Terkait Pemalsuan AJB dan Sengketa Tanah di Desa Mekarmukti, Ini Komentar Pj Kepala Desa Waktu Kejadian

CYBER88 | Bandung Barat - Pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2019 di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mulai terkuak setelah semua pihak yang bertanda tangan buka suara, satu persatu.

Pj Kepala Desa waktu tahun 2019, Tatang Muslim mengakui kalau dia lah yang mengeluarkan warkah untuk pembuatan AJB palsu itu. Ia pun menyebut, Calo pembuat AJB merupakan pegawai Kecamatan

Waktu itu saya diminta menandatangani warkah oleh Pa Askum yang mengurus surat surat bersama dengan kadus untuk proses naik AJB. Saya tanyakan kepada Askum, apakah ini aman, maksudnya apakah tanah tersebut tidak bersengketa dan surat-surat penunjang warkah sudah beres? dan Pa Askum menjawab semua sudah aman,” beber Tatang Muslim pada Cyber88.co.id saat ditemui di kantornya, Selasa (3/9/2024)

Merasa percaya pada pegawai kecamatan tersebut, Tatang menandatangan Warkah. Namun, sangat disayangkan Pj Kepala Desa Mekarmukti tahun 2019 cukup ceroboh tak memeriksa dokumel Letter C Desa.

Karena percaya beliau sebagai pegawai Kecamatan, maka kemudian warkah dan surat-surat tersebut saya tanda tangan hanya, terus terang saya tidak memeriksa dulu kelengkapan berkas terutama tidak melihat Letter C- Desa,” Ucap Tatang.

Saya mengakui kelalaian saya dengan tidak melaporkan hal tersebut ke bagian kasie pemerintahan di Desa,” Imbuhnya.

Diakui Tatang hal ini baru dia ketahui setelah muncul gugatan tanah tersebut dari pihak lain dan Ajb yang ditandatanganinya ternyata palsu.

Cepy, sekretaris DPC Perkara Kabupaten Bandung barat-Cimahi yang memantau masalah ini dari awal, kembali berkomentar. Menurutnya, Mantan Pj Kepala Desa ini dinilai ceroboh dalam menandatangani dokumen penting.

“Atau jangan-jangan diduga dia bersekongkol dengan Askum, cetus Cepy dengan nada tunggi.

Kata dia, hal Ini adalah Bom waktu yang sengaja diciptakan karena sewaktu-waktu akan meledak dan sekarang akhirnya terbukti.

Diduga mantan Camat Cihampelas, jajang yang telah pensiun juga terlibat dalam hal ini karena bukan hanya satu atau dua ajb, tapi ratusan. Dan, yang sangat aneh masalah ini tidak mendapat perhatian serius pihak kecamatan, seharusnya pihak PPATS merespon cepat karena telah mencoreng pemerintahan setempat, kata cepy.

Kami minta aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait mengusut tuntas masalah ini, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan merugikan masyarakat itu sendiri dan sengketa tanah yang berkepanjangan, tutupnya. (Yus')