Calon Siswa SMP di KBB Menjerit Masuk Zona Domisili Tapi tak Diterima, Salah Server atau Operator?

CYBER88 | Bandung Barat -- Setiap tahun persoalan penerimaan siswa baru selalu bermasalah, entah karena human eror atau server eror bahkan bisa jadi adanya beberapa kepentingan dari pihak-pihak tertentu. 

Dengan sistem pendaftaran online sebetulnya banyak orang tua siswa yang masih kurang faham masalah teknologi sehingga bisa saja terjadi kesalahan dalam meng input data siswa. 

Seperti salah satu calon siswa SMPN di Padalarang, karena salah memasukkan titik koordinat dari yang seharusnya 468m jadi 1000m lebih sehingga siswa tersebut tidak bisa diterima di SMPN tersebut. 

Kemudian daftar kembali pada tahap 2 dengan titik koordinat yang akurat melalui jalur prestasi tapi tetap saja tidak diterima, padahal sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Kabid pembinaan bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. 

Ketika dikonfirmasikan hal tersebut kepada Edi Kabid SMP KBB menyampaikan bahwa dia tidak bisa membantu dikarenakan sistem dan itu adalah kewenangan sekolah sehingga tidak bisa ikut campur. 

Silahkan bapak tanyakan kepada pihak sekolah kita dinas tidak punya wewenang apapun, jawabnya. 

Asep Dendi Kepala Dinas Pendidikan Bandung Barat pun menyatakan hal yang sama, coba koordinasikan dengan Kepala sekolah karena walaupun saya kepala Dinas tetap masalah ini wewenang Kepala sekolah, jelasnya. 

Kemudian cyber.co.id mencoba datang ke sekolah selama dua hari berturut-turut, namun Kepala sekolah SMPN 1 Padalarang tidak berhasil ditemui di karenakan sedang sibuk, kata security. 

Hal ini tentu menjadi pertanyaan publik karena kapasitas kepala sekolah lebih besar wewenangnya daripada Kabid bahkan Kepala Dinas. 

Dengan melihat kondisi mental calon siswa sekarang ini yang melihat teman-teman nya sudah masuk sekolah, menjadi perhatian Sekjen LSM Perkara KBB, Cepy Abdil fatah dan turut berkomentar. 

Hal ini tidak bisa dibiarkan karena sudah merusak mental anak bangsa yang jelas-jelas dilindungi UU, sperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat bahwa siswa yang terdekat harus terakomodir oleh sekolah tersebut, cetusnya. 

Yang lebih aneh server SPMB tersebut bisa menerima tiitk koordinat yang tidak sesuai dengan alamat siswa, bahkan operator SMPN tersebut sempat mengingatkan bahwa ini harus dirubah karena salah tiitk koodinat. 

Namun yang sangat disesalkan kenapa operator tersebut tidak membantu untuk merevisi pendaftaran tersebut, sementara orang tua dikarenakan gaptek tidak bisa merubah ataupun membatalkan pendaftaran tersebut. 

Kami sudah cek dilapangan bahwa ada beberapa titipan atau siswa yang domisilinya jauh bahkan hampir mencapai 2000m tapi bisa bersekolah di SMP tersebut, nah ini yang hanya 468m kenapa sampai tidak terakomodir, terangnya dengan nada kesal. 

Disini kami menuntut keadilan dan bila perlu inspektorat dan APH turun tangan untuk mengaudit sekolah tersebut demi keterbukaan informasi publik, dan bila perlu kami bantu untuk data-data hasil investasi dilapangan, pungkasnya.(yus)