Rotasi Mutasi di KBB Menuai Sorotan, Aktivis Muda Nilai Sarat Kepentingan Kelompok Tertentu

CYBER88 | Bandung Barat - Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi sorotan publik, setelah isu rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai kental dengan kepentingan internal dan dugaan praktik “ordal” yang berpotensi merusak sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aktivis muda pemerhati kebijakan publik dan politik Jawa Barat, Kang Arie Somantri, menyampaikan kritik tegas terhadap dinamika rotasi mutasi yang tengah bergulir. Ia menilai, proses tersebut terindikasi tidak berjalan murni berdasarkan kompetensi dan integritas, melainkan sarat dengan kepentingan kelompok tertentu.

"Saya mengamati rotasi mutasi di KBB ini penuh unsur kepentingan ordal, seolah ada kerajaan di atas kerajaan dari mulai eselon IV, III, sampai II, diduga semua sudah dikondisikan,” tegas Kang Arie saat dimintai keterangan, Selasa (24/2).

Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan arahan pemerintah pusat yang secara tegas mendorong penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, sistem tersebut dirancang untuk menjauhkan birokrasi dari praktik KKN serta melahirkan pejabat yang berintegritas, profesional, dan bebas dari tekanan politik maupun kekuasaan.

Kang Arie mengingatkan bahwa implementasi sistem baru rotasi mutasi harus ditopang oleh kesiapan teknis dan administratif, khususnya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“BKPSDM harus segera menginput data dan menjalankan sistem yang sudah diperintahkan pemerintah pusat. Kalau tidak diinput, ini bisa jadi alat birokrasi untuk menghambat rotasi mutasi berbasis sistem baru,” ujarnya.

Ia juga menekankan peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai motor administrasi pemerintahan daerah menurutnya, Sekda harus segera memberikan input dan rekomendasi yang objektif kepada Bupati terkait skema rotasi mutasi paling efektif dan sesuai prinsip meritokrasi.

“Kalau KBB bergerak cepat menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas, maka para ASN akan berlomba-lomba menunjukkan kinerja dan prestasi terbaik, baik secara teoritis maupun teknis, dengan latar belakang pendidikan yang terus mereka tempuh,” tambahnya.

Kang Arie juga mengajak publik untuk melihat ke belakang, mengingat rotasi mutasi di KBB kerap menuai kontroversi.

Pada masa kepemimpinan Hengky Kurniawan, rotasi mutasi disebut sempat gagal setelah mendapat penolakan dari P4KBB dan sejumlah anggota DPRD, saat itu Sekda dijabat oleh Ade Zakir.

Kemudian saat Ade Zakir menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati, muncul gugatan dari ASN terhadap pejabat bernama Rini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang pada akhirnya juga berujung kegagalan dalam proses rotasi.

Terbaru, pada masa kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail rotasi mutasi kembali bermasalah, lima kepala dinas yang telah dipindahkan disebut kembali menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) di dinas yang sama, Situasi ini memunculkan dugaan adanya kepentingan signifikan di balik kebijakan tersebut.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, tapi soal komitmen terhadap reformasi tata kelola pemerintahan, jangan sampai ini menjadi kegagalan keempat dalam rotasi mutasi di KBB,” tegas Kang Arie.

Ia pun mengingatkan Bupati Jeje agar berhati-hati terhadap masukan dari pihak-pihak internal yang diduga memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Sekarang waktunya Pak Jeje sangat hati-hati, jangan sampai kepentingan orang dalam justru menggagalkan agenda pembenahan birokrasi, Ini momentum membuktikan bahwa KBB bisa benar-benar menjalankan sistem merit secara konsisten,” pungkasnya.

Sorotan ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Publik kini menanti, apakah rotasi mutasi kali ini benar-benar menjadi langkah reformasi birokrasi, atau kembali terjebak dalam pusaran kepentingan politik internal. (yus')