Bupati Klaten Tegaskan Komitmen Tuntaskan Dana Nasabah PD BKK

CYBER88 Klaten — Bupati Klaten, , akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait polemik dana nasabah di yang hingga kini belum terselesaikan. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meredam keresahan publik sekaligus memastikan adanya kepastian hukum bagi para nasabah dan pemegang saham.

Permasalahan ini mencuat setelah banyak nasabah dan pemegang saham—termasuk dari dan —mengeluhkan belum kembalinya dana yang mereka simpan. Kondisi tersebut dipicu oleh memburuknya tata kelola internal bank hingga berujung pada penghentian operasional.

Bupati menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat sebagai masalah teknis perbankan, bukan isu politik. Ia menilai narasi yang berkembang di luar substansi hanya akan memperkeruh situasi.

“Ini murni persoalan manajemen perbankan, bukan untuk dipolitisasi. Kami fokus pada penyelesaian agar hak masyarakat bisa terpenuhi,” tegasnya.

Menurutnya, akar persoalan berasal dari buruknya pengelolaan di masa lalu yang berdampak pada tingginya kredit macet. Akumulasi kerugian tersebut membuat lembaga keuangan milik daerah itu tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Pemerintah daerah, lanjut Hamenang, berkomitmen mencari solusi dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Ia memastikan tidak akan ada upaya yang menyulitkan masyarakat selama proses penyelesaian berjalan sesuai aturan.

Saat ini, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna menentukan langkah terbaik. Beberapa opsi tengah dikaji, mulai dari mekanisme likuidasi yang transparan hingga upaya penelusuran dan pemulihan aset dari debitur bermasalah.

Di sisi lain, masyarakat berharap komitmen tersebut segera diwujudkan dalam langkah konkret. Bagi banyak nasabah, dana yang tertahan bukan sekadar simpanan, melainkan penopang kebutuhan hidup dan modal usaha.

Pemerintah pun diharapkan dapat mempercepat proses audit dan administrasi agar penyelesaian dapat segera dilakukan. Fokus utama saat ini adalah menjamin hak masyarakat tetap terlindungi tanpa melanggar ketentuan hukum dan tata kelola keuangan negara.