Aliansi Buruh Jabar (ABJ) melakukan aksi di depan gedung sate

Cyber 88 Bandung

Rabu 20 november 2019 sehubungan dengan batas waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota (umk) untuk tahun 2020 yang harus sudah di tandatangani oleh gubernur paling lambat 21 november 2019 dan dengan mempertimbangkan issue yang berkembang baik di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi jawa barat bahwa akan di berlakukan upah tunggal yaitu upah minimum provinsi (ump) oleh karena itu 10 serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam aliansi buruh jawa barat telah melakukan aksi unjuk rasa di depan pusat pemerintahan provinsi jawa barat (gedung sate dan kantor DPRD) dengan tuntutan : 1.cabut ump tahun 2020 yang sudah di tetapkan gubernur jawa barat tertanggal 01 nopember 2019, karena penetapan ump tersebut tidak melalui mekanisme yang benar 2.tetapkan umk tahun 2020 untuk seluruh kabupaten/kota di jawa barat,dengan nilai kenaikan 15% dari umk 2019 3.dalam hal kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi tentang umsk untuk tahun 2020, maka gubernur harus menerima dan menetapkan umsk yang di rekomendasikan tersebut 4.gubernur di mohon untuk tidak menetapkan upah minimum yang nilainya di bawah nilai umk yang berlaku untuk umk tahun 2020 ( Van ) Cyber88