Ketum Lembakum Siliwangi : Pemerintah Harus Tindak Tegas Oknum yang Semena-Mena dan Menyeleweng dari Aturan PPDB 

Ketum Lembakum Siliwangi (Rifki Okta)

CYBER88 | Bandung -- Lembakum Siliwangi banyak mendapatkan pengaduan dan keluh kesah dimasyarakat luas khususnya para orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Mereka menilai dalam pelaksanan PPDB masih banyak diluar koridor aturan yang berlaku dan diluar daripada Sistem Zonasi sebgabaimana diatur dengan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 yeng menjelaskan tujuannya salah satunya agar anak-anak sekolah jangan sampai putus sekolah sesuai dengan. 

Terkait hal ini, Ketum Lembakum Siliwangi Rifki Okta angkat bicara, "Dari setiap tahunnya banyak para calon peserta didik baru PPDB para orangtuanya banyak yang mengeluh kesah kepada Lembakum SILIWANGI untuk masalah anaknya masuk sekolah dan saya cek langsung terjun investigasi kelapangan dengan tim untuk masalah PPDB ini ternyata masih banyak beberapa pelayanan di sekolah yang masih acuh tak acuh dari jajaran panitia kesiswaan PPDBnya.

Guru dan juga kepseknya yang sama sekali sulit untuk ditemukan seperti sekolahan kosong alias kuburan kecuali hanya satpam yang menjaga dan mewakili berbicara dengan dijadikan alasannya, "lagi Isoman karena PPKM darurat yang hingga sampai membiarkan calon peserta didik barunya diabaikan sampai tidak masuk ataupun diterima disekolah yang dituju tersebut, Ujar Rifki dalam rilis yang diterima Cyber88.co.id, Senin (2/8/2021). 

Kata Rifki, tidak ada penjelasan yang memuaskan sama sekali dari pihak sekolah yang dituju untuk memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk bisa dibantu peserta anak didiknya masuk ke sekolah agar mereka jangan sampai putus sekolah.

"Padahal dari data PPDB calon siswa sudah sesuai standar Zonasi sekolah seperti dari jalur afirmasi, disabilitas, WPS (Warga Penduduk Sekitar Sekolah), Jalur Prestasi dari Akademik dan Non Akademik, jalur anak-anak guru serta dari nilai prestasi NHUN yang sudah memadai," Jelas Rifki. 

"Dan dari data-data hasil survey dilapangan banyak dugaan dari oknum-oknum guru dan kepsek yang tidak bertanggungjawab yang dimana mereka memasukkan anak-anak PPDB tersebut tidak sesuai dari Zonasi dan melakukan kesempatan untuk melakukan Pungli sebagai ajang bisnis,"Ungkapnya." 

Makanya saya sampai berkirim via surat resmi secara legal formal untuk setiap Kepsek sekolahannya atas atensinya dan serta ditembuskan langsung juga kepada Dinas Pendidikan Kota/Kab, serta Provinsi terkait, tetapi tidak ada tanggapan dan jawaban sama sekali dengan menginformasikan kepada Lembakum Siliwangi. 

“Seolah-olah mereka mempunyai kesalahan, takut dan bersembunyi dan tidak bisa menjelaskan dari PPDB ini dari sistem Zonasi tersebut yang sudah memenuhi dengan persyaratannya,"Ungkapnya. 

Moto Lembakum SILIWANGI sudah jelas,"Justice For All", Sila ke-5, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".  Jadi, Lanjut Rifki, nanti saya akan mengadakan audiensi langsung untuk mengevaluasi dengan Pemerintahan dari Ombudsman, Gubernur, DPRD Kota/Kab, dan Provinsi.

Kami pun akan berkirim langsung ke pusat Kemendikbud dan Komisi X DPR RI untuk melakukan evaluasi bersama-sama dari data-data dilapangan yang sudah valid dan sudah sesuai dengan standar Zonasi serta harus bisa dipertanggungjawabkan dari peraturan tersebut jangan sampai anak-anak putus dari sekolah,"Jelas Rifki. 

Karena setelah adanya sistem Zonasi ini,menurut pengamatannya, banyak masyarakat luas yang berkeluh kesah karena sistem Zonasi yang masih belum efektif dan diluar dari kewenanangan serta kebijakannya dan banyak dipakai kesempatan oleh oknum-oknum guru, kepsek dan disdik yang tidak bertanggungjawab diluar daripada Zonasi, 

"Makanya itu Pemerintah harus mulai tegas akan hal ini karena sekolah prioritas No. 1 untuk melahirkan generasi penerus anak muda bangsa yang mempunyai budi pekerti yang luhur, berprestasi dan kelak bisa mengharumkan bangsa dan negara kita ini dengan menjadi seorang pemimpin yang penuh amanah bukan bobrok," Pungkasnya. (*LS/Jay)