Warga Wanareja Cilacap Soroti Pekerjaan Infrastruktur yang Dinilai Tak Berkualitas, Baru Dibangun 2 Bulan Sudah Rusak

CYBER88 | Cilacap -- Program pembangunan pada poin penguatan Infrastruktur berkualitas yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap  nampaknya belum terealisasi dengan maksimal.

Pasalnya terdapat beberapa pembangunan Ifrastruktur di Kabupaten setempat yang mutu dan kualitasnya jauh dari kata baik. 

Salah satunya, pekerjaan jalan Kabupaten lingkungan yang menghubungkan Desa Majingklak ke Desa palugon di Kecamatan Wanareja yang sudah hancur dalam kurun waktu dua bulan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pembangunan jalan jenis aspal Hotmix yang menghubungkan dua desa tersebut Tepatnya dekat Caffe Sajati sudah mulai rusak, padahal pekerjaan baru beres.

Menurut Iyan salah satu perwakilan warga sekitar yang merasa kurang puas dengan hasil pekerjaan rekanan yang mendapatkan tender kerja mengatakan, jalan yang baru seumur jagung itu sudah rusak. Menurutnya, diduga karena buruknya kualitas saat pengerjaan proyek dan kurang seriusnya rekanan dalam melaksanakan pekerjaan.

“Ya baru sekitar dua bulan kok sudah rusak, padahal tidak ada kendaraan berat yang lewat jalan ini, yang punya proyek siapa kita juga nggak tau,” ujar Iyan pada awak media Selasa (16/11/2021)

Keresahan dan rasa kecewa masyarakat terkait infrastruktur jalan lingkungan yang diduga kualitasnya buruk dan tidak terkontrol.

Warga berharap kepada pihak rekanan/Kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cilacap dapat mengawasi dengan serius pekerjaan proyek dan meminta kepada pihak rekanan yang mendapatkan tender membenahinya kembali.

Untuk kedepanya kalau bisa pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya Dinas PUPR jangan memakai Rekanan yang kerjanya asal-asalan dan memblack List rekananan tersebut.

“Karena uang rakyat harus dipergunakan untuk kebutuhan rakyat, “Ujarnya. 

Menurut Ruslan warga lainnya mengatakan, bahwa pembangunan yang berkualitas tidak hanya mengejar target pertumbuhan yang tinggi. Tetapi harus dapat dinikmati seluruh masyarakat dan mempunyai efek multiplier kepada usaha-usaha yang lainnya.

Dalam mengelola anggaran untuk mengejar pertumbuhan pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pengorganisasian dan sampai dengan kontrol pengelolaan anggaran yang baik, sinergi, serta pengawasan dari awal hingga akhir, “Terangnya.

Kata dia, selain instansi terkait, masyarakatpun punya peran dalam pengawasan pembangunan dan dilindungi oleh aturan hukum.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan, serta berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan," tegasnya

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan anggaran, masyarakat berhak untuk melaporkannya. Juga dibutuhkan nyali para auditor untuk berani memeriksa pengelolaan anggaran pemerintah, “tandasnya. 

Sementara itu, Ristiyanto dari Dinas PUPR mengucapkan terimakasih atas informasi yang diterimanya.

“Info saya terima nanti segera saya teruskan ke teman - teman proyek (PPK - PPTK), “Katanta melaluia sambungan WhatsApp

Dan terima kasih Kepada masyrakat yang sudah melaporkan, hal seperti ini di perlukan demi kebaikan bersama, “ujar Ristiyanto. (NRS)