Heboh! Oknum Honorer Diduga Keluarga Pejabat Diduga Makan Gaji Buta

CYBER88 | Tanggamus – Fenomena tak sedap mencuat dari Kabupaten Tanggamus. Isu tentang oknum tenaga honorer yang diduga merupakan adik atau ponakan pejabat, menjadi sorotan publik karena dinilai tidak disiplin dalam bekerja, bahkan disebut-sebut "makan gaji buta". Jika hal ini benar adanya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus diminta bersikap tegas, mengingat anggaran yang digunakan untuk membayar gaji honorer bersumber dari keuangan negara, Sabtu (17/05/2025).

Dalam kolom komentar salah satu unggahan akun TikTok Official DPD APPI Tanggamus yang berjudul "Para Honorer Tanggamus Akan Demo", akun @jempol_cangtengannyaloey menuliskan,
"Yang gak rajin itu adik, ponakan pejabat. Kami yang gak punya siapa-siapa ini selalu jadi korban. Sedangkan mereka aman-aman saja, gak pernah kena hukuman apapun."

Komentar tersebut mencerminkan keresahan masyarakat, terutama mereka yang merasa diperlakukan tidak adil dalam lingkungan kerja. 

Unggahan itu merujuk pada berita dari media online Sandinews.com karya jurnalis Denny, berjudul "Forum Honorer R2 dan R3 Tanggamus Bakal Gelar Aksi Demo Tuntut Permintaan Maaf Irsi Jaya".

Pertanyaan pun bermunculan, mengapa tidak ada teguran, sanksi, atau laporan resmi dari pimpinan instansi terhadap para oknum honorer yang tidak disiplin? Apakah pimpinan tersebut takut, sungkan, atau bahkan telah terjadi “kongkalikong” demi melindungi posisi dan kepentingan pihak-pihak tertentu?

Pemkab Tanggamus, khususnya Bupati selaku pimpinan tertinggi, didesak untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap dinas atau lembaga pemerintah yang mempekerjakan tenaga honorer. 

Perlu ditelusuri apakah benar ada oknum yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat dan tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Jika mereka terbukti profesional, apresiasi pantas diberikan. Namun bila sebaliknya, tindakan tegas harus dilakukan.

Isu ini semakin mengemuka setelah munculnya video unggahan seorang anggota DPRD Tanggamus yang mengkritik kinerja tenaga kerja sukarela (TKS) saat kunjungan kerja ke BKPSDM Provinsi Lampung. Namun, video tersebut kini sudah tidak ditemukan di akun media sosial pribadinya.

Kembali pada komentar netizen: "Yang tidak rajin itu adik ponakan pejabat, kami yang tidak punya siapa-siapa malah jadi korban." Ini menunjukkan adanya ketimpangan. 

Banyak masyarakat yang memiliki kompetensi, namun tidak mendapat kesempatan bekerja, sementara beberapa oknum yang memiliki koneksi justru bersikap semaunya.

Kalimat lain yang patut dicermati adalah: "Sedangkan mereka aman-aman saja, nggak pernah kena hukuman apapun." Ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk menelusuri siapa saja yang telah dirugikan oleh ulah oknum tersebut.

Audit dan klarifikasi di setiap instansi perlu dilakukan, termasuk memeriksa kehadiran dan kinerja honorer yang memiliki keterkaitan dengan pejabat.

Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Tanggamus untuk menjamin keadilan dan integritas dalam birokrasi pemerintahan. (Tim APPI)