Ratusan Massa ARRM Tuntut Audit Kebun  dan Dana  Pinjaman 140 M oleh  PTPN IV, Gubri Nyatakan Mendukung

CYBER88 | PEKANBARU, RIAU - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Riau Menggugat (ARRM) melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Riau (Gubri) Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Rabu (2/7).

Kedatangan ratusan massa ini untuk meminta Gubri memerintahkan Kadisbun Riau untuk melakukan audit agronomi terhadap kebun sawit seluas 1650 Ha milik Koppsa M di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siakhulu, Kampar. Massa juga menuntut agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan (BPKP)  RI untuk melakukan audit investigasi terhadap dana  senilai Rp 140 M yang digunakan PTPN IV regional 3 dalam pembangunan  kebun sawit.

Aksi demonstrasi dimulai dengan berkumpulnya ratusan orang massa ARRM di ruas jalan disamping Kantor Gubri berbatasan dengan Gedung Perpustakaan Daerah.

Setelah mendapat briefing dari Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi,  Rizky Bintang Pamungkas, ratusan massa mulai bergerak mengikuti mobil komando menuju depan Kantor Gubri di Jalan Sudirman. Sambil menggelar orasi mengecam gugatan  PTPN IV regional 3 atas gugatan wanpresati terhadap Koppsa M yang ajukan ke PN Bangkinang.

Guna menambah semangat para demonstran Korlap melakukan orasi diiringi lagu  “darah juang”. Massa berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan gangguan kepada pengguna jalan yang ramai melintas di depan Kantor Gubri.

Di depan Kantor Gubri, kedatangan massa disambut dengan pengawalan oleh personil dari Polda Riau serta puluhan anggota Satpol PP. Di depan Kantor Gubri yang telah ditutup dan dijaga ketat polisi  dan Satpol PP, massa ARRM mengelar orasi. Rizky dalam orasinya mengecam sikap semena-mena yang ditunjukkan PTPN IV terhadap para petani kecil serta kekecewaannya atas respon lembaga pemerintahan dan perwakilan rakyat yang tidak menindaklanjuti aksi demo yang telah dilakukan massa ARRM sebelumnya.

“Kami sudah beruang kali melakukan aksi demo menyuarakan nasib para petani Koppsa M yang terzalimi akibat ulah dan kebijakan PTPN IV. Sekarang  ini kami melakukan aksi demo ke Kantor Gubri dan berharap Gubri dapat bertemu langsung dan memperjuangkan   aspirasi para petani yang tergabung dalam Koppsa M,” ujar Rizky.

Rizky juga menegaskan bahwa pembangunan kebun Koppsa M oleh PTPN IV dilakukan dengan pola KKPA. Masyarakat mempunyai tanah dan PTPN IV sebagai pemodal dan bapak angkat dalam pembangunan  kebun, namun dalam perjalannya, kebun yang dibangun oleh PTPN IV telah gagal akibat pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembangunan kebun yang benar.

Untuk itu, Rizky meminta Gubri mmerintahkan OPD terkait untuk melakukan audit agronomi untuk menilai kondisi kebun. Serta meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi untuk mengetahui secara detil untuk apa uang sebesar 140 M tersebut dipergunakan.

“Kami meminta Gubri  memerintahkan OPD terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan untuk melakukan audit agronomi guna melihat kondisi ril kebun sawit seluas 1650 Ha yang dibangun PTPN IV serta meminta BPKP untuk melakukan  audit investigasi penggunaaan anggaran pembangunan kebun yang nilainya mencapai angka 140 M,” tegasnya.

Selanjutnya, Darami Fauziagh, salah seorang petani yang tergabung dalam Koppsa M juga ikut menyuarakan penderitaan yang dialami ratusan petani yang tergabung dalam Koppsa M akibat gagalnya pembangunan kebun sawit seluas 1650 Ha oleh PTPN IV. “Kebun kami yang dibangun oleh PTPN IV telah gagal.

Sekarang kami para petani kecil digugat ke pengadilan dan disuruh mengganti uang pembangunan kebun sebesar 140 M. Dari mana kami mendapatkan uang sebanyak itu. Bantu  kami memperjuangkan hak-hak kami Pak Gubernur,”teriaknya lantang.

Menyambut kedatanga massa ARRM, Kepala Biro Hukum Pemprov Riau Yan Dharmadi SH MH mewakili Gubri datang menemui para demonstran. Menaiki mobil pikap yang dipakai untuk orasi, Yan mengatakan bahwa saat ini Gubri sedang tidak berada tempat dan tengah mengadakan pertemuan dengan menteri di Jakarta.

Untuk itu, dirinya ditugaskan untuk menemui  massa aksi dan menampung aspirasi mereka.

“Saat ini, bapak Gubernur sedang tidak berada di tempat dan tengah berada di Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan menteri terkait. Saya ditugaskan untuk menemui dan menampung aspirasi yang disampaikan massa ARRM,” ujarnya

Mengenai tuntutan agar dilakukan audit agronomi terhadap kondisi kebun, jelas Yan, karena lokusnya berada di Kampar maka Pemprov Riau akan segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Kampar untuk menindaklanjuti keinginan massa ARRM.

Sedangkan untuk audit investigasi, lanjutnya, Pemprov Riau tidak punya kewenangan untuk meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi karena itu domainnya Kementertian BUMN.

“Untuk audit agronomi Pemprov Riau akan segera melakukan koordinasi dengan  Pemkab Kampar untuk menindaklanjuti permintaan warga. Sedangkan untuk audit investigasi merupakan kewenangan kementerian BUMN dan dapat mengajukan permintaan audit kesana,” ujarnya.

Penjelasan dari Yan tidak membuat peserta demo puas. Mereka memdesak agar mendapatkan jawaban langsung dari Gubri terhadap tuntutan yang mereka sampaikan. Sebab, massa ARRM menganggap selama ini jawaban yang diberikan aparat pemerintah dan DPRD Riau hanya sebatas janji-janji dan lips servive belaka.

“Kami sudah lelah dan bosan melakukan aksi demo karena jawaban yang diberikan oleh pemerintah dan DPRD hanya janji kosong dan tak jelas tindak lanjutnya,” ujar warga. 

Melihat ketidakpuasan massa ARRM, Yan kembali menegaskan bahwa bahwa dia ditunjuk langsung oleh Gubri untuk menyambut dan menemui warga. Bahkan jika dibutuhkan, sebagai  bukti Pemprov Riau mendukung perjuangan warga, Yan   bersedia menandatangani tuntutan warga sebagai bentuk komitmen Pemprov Riau membantu perjuangan warganya.

“Saya ditunjuk langsung oleh Gubri untk menemui dan menampung aspirasi warga . Kalau pemprov Riau tidak dipercaya lagi untuk memperjuangkan nasib warga Riau maka saya juga tidak dapat berkata-kata apalagi. Jika massa membawa surat  sebagai bentuk dukungan atas perjuangan massa ARRM maka saya akan tandatangani,” ujarnya. 

Yan juga minta izin kepada massa ARRM untuk meninggalkan lokasi  demo karena ada pertemuan dengan BPK RI yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya, Yan beserta beberapa stafnya segera meninggalkan  lokasi demo dan kembali ke ruangannya. Massa yang tidak puas terus melanjutkan aksinya.

Setelah melakukan negosiasi, maka akhirnya tiga orang perwakilan massa dipesilahkan untuk menemui Kabiro Hukum diruanganya untuk menyerahkan tuntutan yang disampaikan massa ARRM secara tertulis. Sesampainya di ruangan Kabiro hukum, tiga orang pewakilan warga menyerahkan tuntutan tertulis untuk dtindaklanjuti.

Sedangkan untuk surat tertulis tentang dukungan Pemprov Riau akan diserahkan esok harinya untuk ditandatangani. Setalah penyerahan surat tuntutan, massa ARRM membubarkan diri secara tertib.