Siswa Penerima Manfaat MBG Tuntut Hak nya Untuk Penyaluran Akhir Tahun 2025 Kemarin Dari SPPG Pangauban

CYBER88  | Bandung Barat - Dalam program Badan Gizi Nasional (BGN) atau program Makan Bergizi Gratis (MBG), siswa disebut sebagai "peserta didik" atau "penerima manfaat" program, yang menerima asupan makanan bergizi yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Namun yang terjadi di SDN Cibodas 3 yang terletak di Desa Pangauban kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pada periode akhir tahun 2025 kemarin pihak SPPG Pangauban tidak mengirim MBG bagi siswa penerima dengan alasan yang tidak jelas dan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. 

Sementara rumor yang beredar di masyarakat dan orang tua siswa, SDN 3 Cibodas distop pengirimannya karena pada saat pengiriman MBG tanggal 22 Desember yang sempat viral di beberapa media sosial, bahwa SDN 3 Cibodas yang terlalu vocal melakukan protes kepada pihak SPPG. 

Perlu diketahui bahwa penerima manfaat di SDN 3 Cibodas sebanyak 450 siswa, jadi cukup potensial bagi pihak SPPG. 

Kemudian diketahui bahwa jatah MBG untuk SDN Cibodas 3 dikirimkan kepada sekolah lain yang belum mengadakan MOU dengan pihak SPPG dengan alasan sebagai sample. 

Yang menjadi pertanyaan wali murid dan pihak sekolah, kenapa pengiriman MBG untuk SDN 3 Cibodas dihentikan secara sepihak dan tentunya diduga pihak SPPG telah melanggar MOU yang telah disepakati bersama, sementara sekolah lain dikirim pada tanggal 24 Desember 2025.

Tokoh masyarakat Pangauban kembali berkomentar bahwa ada ketidak adilan dari pihak SPPG dan mengecilkan Hak penerima manfaat yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah. 

Diduga pihak SPPG telah melanggar aturan BGN dan melanggar MOU yang telah disepakati bersama dengan pihak sekolah, ungkapnya. 

Proposal SPPG untuk periode akhir desember tentunya menggunakan data pemerima salah satunya dari SDN 3 Cibodas, tapi kenapa dialihkan kepada sekolah lain, dan diduga disini ada penyelewengan data oleh pihak SPPG, cetusnya dengan nada kesal. 

Sebagai mitra dan penyalur perpanjangan tangan dari pemerintah seharusnya jangan anti kritik, dan ini bertentangan dengan slogan yang selalu mereka gaungkan bahwa mereka terbuka terhadap kritik atau masukan dari masyarakat untuk perbaikan kedepannya, imbuhnya. 

Kami harap pihak satgas BGN dan APH turun tangan untuk permasalahan di SPPG Pangauban ini karena telah berkali-kali menimbulkan kegaduhan walaupun selalu diingatkan. 

Dan kami pun akan bersurat secara resmi kepada Bapak Gubernur Jawa Barat kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan secepatnya, pungkasnya.(yus')