Dana Program PKT Diduga di Silumankan, Satker dan Ka-Balai PJN XIV Sulteng Kembali Bungkam

CYBER88 | Sulawesi Tengah - Niat baik Kementerian PUPR di dalam percepatan Pemulihan Ekonomo Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid 19, yang di wujudkan dalam sebuah program Pada Karya Tunai (PKT) program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan agar dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Kamis, (14/10/21)

Program PKT tersebut di tangani langsung secara swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani ruas jalan nasional dengan kegiatan berupa revitalisasi drainase di jalan nasional, dan wajib memperkerjakan tenaga kerja setempat, dengan sistem Harian Orang Kerja (HOK) tanpa harus di borongkan.

Di provinsi Sulawesi Tengah, upah atau Harian Orang Kerja (HOK) seperti yang di lansir media ini pada edisi 13/10/2021, standar upah untuk pekerja sebesar Rp.105,000,- sementara untuk kepala tukang dan mandor kerja di beri upah Rp.130,000,-. dan para pekerja di bekali dengan peralatan kerja serta atribut berupa rompi, Helm dan sepatu jenggel boots.

Faktanya hasil investigasi media ini pekan lalu di jalan nasional Ruas Toboli - Tinombo yang berada di bawah penanganan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.2) Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng, yang mana PPK 2.2 di jabat oleh Ir.Penil Dicky, yang mana pihak PPK 2.2 bersama para pelaksana program PKT di lapangan diduga kuat ‘sunat’ hak-hak pekerja pada anggaran PKT dari Kementerian PUPR.

Betapa tidak fakta di lapangan hasil wawancara dengan para pekerja yang berada di lokasi desa Tomoli Kecamat Toribulu dan Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, yang mana para pekerja tidak di berikan fasilitas alat kerja dan seragam kerja, selain itu ternyata para pekerja sebagian besar berasal dari luar Desa.

Iya, kalau untu di desa Tomoli ini yang melakukan pengalian itu dari Desa Avolua dengan borongan Rp.20,000 permeter, sementara untuk pasangan batu sampai selesai itu warga Desa Tomoli di beri upah borongan sebesar Rp.55,000 permeter. Dari harga Rp.55,000,- permeter tersebut, kalau di hitung menjadi upah Harian Orang Kerja (HOK) kami (pekerja) hanya mendapat upah Rp.70,000,- perhari.

Sementara untuk lokasi pembangunan drainase melalui program PKT yang berada di Desa Sipayo, para pekerjanya berasal dari Desa Sidoan, dengan upah borongan dari pengalian sampai pasangan batu sebesar Rp.60,000,- permeter.’ Iya torang ba kerja ini ada 8 orang, di kasih borongan dari pengalian sampai pasangan batu hanya Rp.60,000,- baru depe got (saluran) ba pece/berlumpur,” ucap sumber yang badannya penuh lumpur itu.

Pada edisi sebelumnya PPK 2.2 Ir.Penil Dicky tidakbisa di konfirmasi,karena telah memblokir kontak wartawan media ini, sementara koordinator lapangan (korlap) Nimrun, terkesan lempar tanggungjawab, silahkan di konfirmasi salah satu stafnya pak Penil Dicky yang nama Andi, beliau yang tangani anggaran PKT, sementara Andi berkila, pak Nimrun itu korlap, dan kalau bisa konfirmasi langsung saja sama PPK Pak.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulawesi Tengah Muhammad Syukur.ST.MM dan Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) wilayah II Sulteng, Agustinus Julianto sebagai pimpinan dari PPK 2.2 Ir.Penil Dicky, terkesan cuek.

Pasalnya pesan konfirmasi terlihat contreng dua, namun tidak memberikan tanggapan.