Kantor Kejaksaan Negeri Siak, Diduga Dijadikan Tempat Untuk Bagi Proyek

Kantor Kejaksaan Negeri Siak, Diduga Dijadikan Tempat Untuk Bagi Proyek

CYBER88 | Siak - Ternyata di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, diduga dijadikan tempat untuk berbagi proyek oleh Said Abidin dan Arfan Usman, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Siak. Selasa, (23/11/21).

Salah satu Sumber mengatakan kepada kru media CYBER88 bahwa di awal bulan September 2021, Said Abidin, memanggil Sumber via telfon untuk datang ke kantor Kejari Siak, sekira pukul 16.00 WIB, Sumber bersama rekannya (RA) tiba di kantor Kejari Siak.

Salah Satu Nilai Kontrak Proyek di Siak

"Saya tiba sekitar jam 4 sore di kantor Kejari Siak, lalu saya masuk keruangan yang telah ditunjuk, disaat memasuk ruangan, staf kejari melarang bawa HP dan saat memasuki ruangan, berpapasan dengan Kajari Siak yang keluar langsung pergi bersama sopirnya.

Baca juga : Ada Dugaan Praktek Pengaturan Proyek di APBD Siak Senilai Puluhan Miliar

Didalam ruangan yang ditinggalkan Kejari, Sumber didalam ruangan bersama Said Abidin dan Arfan Usman. Di ruangan tersebut, si Sumber membicarakan terkait disuruh memenangkan 4 perusahaan sesuai yang telah disepakati oleh Said Abidin dan Sekda Siak, Arfan Usman.

"Ya betul saya disuruh datang ke kantor Kejari Siak, untuk memenangkan 4 perusahaan, yaitu, CV Darmawan, CV Dewa Hoky Indo, CV Salsa Bersaudara dan CV Harindo (lansekep) saya tolak dan saya tidak mau mengikuti apa yang Said Abidin dan Arfan Usman perintahkan, kemudian lelang tersebut saya batalkan," sebut Sumber pada CYBER88.

Sesuai dengan Raker bersama Anggota Komisi III Fraksi PD, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (14/6/2021) lalu dimana Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pihaknya akan bertindak tegas kepada siapa pun di jajaran kejaksaan yang bermain proyek.

Dan akhirnya Kejagung copot 3 kepala kejaksaan tinggi (Kajati) dan 8 kepala kejaksaan negeri (Kajari) yang diduga main proyek. 

Burhanuddin juga berharap dukungan kepada seluruh anggota komisi II untuk melaporkan jika ada penyelewengan.

Ketua DPD LSM GEMPUR dan seorang Aktivis Hasanul Arifin menyampaikan bahwa seorang jaksa harus menjunjung tinggi semboyan  kejaksaan.

"Motto Tri Krama Adhyaksa dan Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.

Yang intinya setiap penegak hukum harus menghindari yang berhubungan dengan proyek di daerah. Karena jaksa agung Burhanuddin telah menegaskan di bulan Juni lalu akan tindak tegas siapapun di jajaran kejaksaan yang bermain proyek.

Dan jangan menjadi fasilitator untuk menentukan kebijakan pemenang tender proyek yang bahasa halusnya sebagai tempat titip menitip proyek.

Terkait masalah yang terjadi di siak kita menduga kuat bahwasanya telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum seperti yang saya sebutkan di atas.

Dan kita meminta kejaksaan Agung untuk mendalami kasus ini, jika terbukti bersalah kami DPD LSM GEMPUR Riau meminta oknum Kejari Siak yang terlibat dalam pengaturan proyek itu harus dicopot dan bupati serta pejabat ULP penentu proyek di proses hukum.

Kami percaya Kejagung dan jajarannya akan serius dalam penegakan hukum demi nama baik korps adiyaksa yg gemilang," tegas Arif kepada kru media CYBER88 di salah satu kafe di Pekanbaru. (Red/Ron)

Komentar Via Facebook :