Ko Bisa!!! Ada Uang Palsu Pecahan Rp.100 Ribu di Banprov yang Diambil dari Bank BJB Banjarsari Ciamis

CYBER88 | Ciamis – Pihak Pemerintah Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat mengaku menemukan uang palsu pecahan Rp.100 ribu saat pencairan keuangan Banprov di Bank BJB Banjarsari.

Sekdes Kawasen mengatakan, uang tersebut dicairkan oleh dudung sebagai kaur keuangan Desa Kawasen.

“Untuk lebih jelasnya, silahkan pihak media minta keterangan langsung dari kaur keuangan dan pa Kades sebagai pimpinan kami,” ucap dia. 

Dudung, Kaur keuangan, saat ditemui diruang kerjanya membenarkan hal tersebut. Dirinya mewakili Pemdes Kawasen mencairkan uang anggaran Banprov pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar 49.900.000 dari Bank BJB Banjarsari.

Uang pecahan Rp.100 ribu palsu tersebut sampai hari ini disimpan di pak Sekdes,” Katanya.

Menurut dia, Pihak Pemdes tidak melaporkan kejadian tersebut ke Bank BJB karena bingung, khawatir pihak Bank tidak percaya atas adanya uang palsu tersebut. 

“Selama ini, pihak Pemdes Kawasen baru mengalami kejadian seperti ini,” Imbuhnya.

Baca Juga : Unggahan Nasabah Mengaku Dapat Uang Palsu dari ATM Viral di Medsos, Ini Kata BI

Ditempat terpisah. Nova, salah satu karyawan Bank BJB Banjarsari saat dikonfirmasi terkait hal ini menyampaikan bahwa uang tersebut mungkin terselip dari Bank lain 

“Mungkin uang tersebut yang terselip dari Bank lain, Walaupun dikeluarkannya dari BJB Banjarsari,” Ujarnya.

Kebetulan pak Kepala sedang keluar, jadi untuk lebih jelasnya bisa nanti hari senin konfirmasi langsung kepada pimpinan atau ke Cabang BJB,” Tambah dia.

Asep, salah satu aktivis kabupaten Ciamis berpendapat. Koo bisa, uang palsu tersebut lolos dari pemeriksaan pihak Bank BJB Banjarsari dan beredar ke Nasabah, dalam hal ini pihak Pemdes Kawasen. 

Apalagi uang tersebut merupakan anggaran Bantuan keuangan Provinsi, yang mana uang tersebut berasal dari anggaran Negara. saya rasa, masyarakat atau nasabah yang akan mengambil uang dari Bank harus lebih hati - hati. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali hingga merugikan masyarakat pungkasnya. (Samsu)