Pemkab Bengkalis umumkan ada 68 pelaku tambak udang Vanamae yang tersebar di enam Kecamatan dalam wilayah Pulau Bengkalis

Tommy FM: KTT G20 Harus Soroti Kerusakan Hutan Mangrove Akibat Tambak Udang di Bengkalis

CYBER88 | BENGKALIS - Disatu sisi baik untuk pendapatan bagi warga Pemkab Bengkalis dalam pencapaian potensi produksi tambak udang saat ini telah mencapai 200 hingga 250 ton per bulan.

Disisi lain Aktivis lingkungan hidup Tommy F. Manungkalit kembali menyoroti kerusakan pinggir pantai akibat pembangunan tambak yang marak dilakoni pengusaha asal negara tetangga itu.

BACA JUGA  : Mamun Murod Sebut NKK Tambak Udang Dalam Kawasan Hutan Mangrove Atas Kesepakatan Forkopimda Riau

Menurut Tommy, “Jelang berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali yang merupakan pertemuan ketujuh belas Kelompok Dua Puluh tahun 2022 itu selayaknya Presiden Indonesia dan anggota G20 menyoroti kerusakan Hutan Mangrove akibat tambak udang yang terus meluas di Kabupaten Bengkalis.

“Kita harus malu ketika dengan terang benderang Pemkab Bengkalis mengumumkan ada 68 pelaku tambak udang Vaname yang tersebar di enam Kecamatan dalam wilayah Pulau Bengkalis, setahu saya tambak itu dibangun dengan merusak Kawasan Hutan Mangrove yang bermanfaat untuk pembenteng dan penahan ombak Selat Malaka,” katanya Kamis (10/11/22).

BACA JUGA : Nota Kesepakatan Kerjasama Dibalik Perambahan Mangrove Menjadi Tambak Udang Vanamae

KTT G20 yang dijadwalkan akan berlangsung di Bali dan di hadiri  Presiden Indonesia berlangsung nanti  sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022 berakhir tersebut menurut Tommy, "Para pemimpin dunia diharap membicarakan kerusakan lingkungan di Riau".

“Kerusakan tersebut akibat perambahan hutan dalam kawasan maupun lahan gambut yang dikuasai oleh perusahaan bubur kertas dan harapan saya juga agar fokus untuk menyoroti tambak udang di Bengkalis dimana banyak pengusaha telah membabat Kawasan Hutan Mangrove mengakibat gundulnya Hutan Bakau (Mangrove) sehingga dapat berpengaruh terhadap luasan pulau Bengkalis yang akan berkurang tergerus ombak karena abrasi di sepanjang pinggir pantai,” katanya.

BACA JUGA : Hutan Mangrove Tua Tetap Dirambah, Pegiat Lingkungan dan DPD LSM GEMPUR Sebut Program KLHK Hanya Seremonial dan Pencitraan

Masih menurut Pegiat Hutan dan Lingkungan ini menegaskan meskipun digadang-gadang Pemkab Bengkalis sebelum Covid-19 hasil panen udang dari tambak ilegal tersebut menghasilkan 80 hingga 100 ton per bulannya untuk diekspor ke Eropa, Malaysia dan Singapura, namun para pejabat tersebut lupa kalau telah terjadi kerusakan lingkungan yang amat parah.

Ironis kata Tommy, seorang pejabat seperti Bupati Bengkalis menyampaikan hasil sedikit sementara kerusakan alam yang ditimbulkan sangat banyak, bahkan penyampaian yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bengkalis, Heri Indra Putra dihadapan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Kerakyatan menghadiri silaturahmi dan pembicaraan pengembangan di bidang Usaha Tambak Udang di Kabupaten Bengkalis, Kamis (9/09/21) lalu itu.

“Kita akui pengembangan budidaya udang Vanamae atau udang air payau yang merupakan potensi besar di Kabupaten Bengkalis, tapi ingat anak cucu nantinya hanya mendengar keberadaan pulau Bengkalis sementara wujudnya hilang ditelan ombak selat Malaka,” pungkasnya.**